Delegasi Korea Utara di sidang negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) di Sherm El-Sheikh, Mesir, mengkritik ancaman nuklir AS di semenanjung Korea. Dikatakannya, AS menempatkan lebih dari seribu senjata nuklir di Korea Selatan yang bertujuan menciptakan instabilitas di kawasan.
Delegasi Korea Utara dalam sidang tersebut mengatakan, "Setiap tahun, AS menggelar uji coba nuklir di semenanjung Korea. Tindakan Washington ini bertentangan dengan pernyataan proses perlucutan senjata nuklir di kawasan."
Delegasi Korea Utara di penghujung statemennya di sidang GNB melakukan pembelaan atas serangkaian uji coba nuklirnya untuk memperkuat sistem pertahanan negara ini menyusul kian meningkatnya ketamakan AS di kawasan.
Delegasi Korea Utara di penghujung statemennya di sidang GNB melakukan pembelaan atas serangkaian uji coba nuklirnya untuk memperkuat sistem pertahanan negara ini menyusul kian meningkatnya ketamakan AS di kawasan.
Saat delagasi Korea Utara menegaskan pernyataan tersebut di sidang GNB, Televisi Bloomberg melaporkan, Duta Besar Cina di PBB menyatakan bahwa negaranya untuk pertama kali menyepakati sanksi terhadap para pejabat Korsel menyusul pelanggaran negara ini atas resolusi-resolusi PBB yang melarang uji coba nuklir dan rudal.
Lebih lanjut Duta Besar Cina di PBB menyatakan bahwa Beijing akan mendukung sanksi pencekalan terhadap para pejabat Korea Utara dan pembekuan aset-aset negara ini yang akan diusulkan AS dan negara-negara Barat lainnya untuk menetapkan resolusi baru anti-Pyongyang. Persetujuan sejumlah negara, termasuk Cina, dapat dikatakan sebagai pintu terbuka bagi Dewan Keamanan (DK ) PBB untuk memberlakukan sanksi lebih berat terhadap Korea Utara.
Terkait hal ini, Duta Besar Turki di PBB yang juga Ketua Komisi Dewan Keamanan untuk Pemberlakuan Sanksi, mengatakan, "15 negara anggota DK PBB akan mencapai kemufakatan bersama dalam beberapa hari mendatang."
Lebih lanjut Duta Besar Cina di PBB menyatakan bahwa Beijing akan mendukung sanksi pencekalan terhadap para pejabat Korea Utara dan pembekuan aset-aset negara ini yang akan diusulkan AS dan negara-negara Barat lainnya untuk menetapkan resolusi baru anti-Pyongyang. Persetujuan sejumlah negara, termasuk Cina, dapat dikatakan sebagai pintu terbuka bagi Dewan Keamanan (DK ) PBB untuk memberlakukan sanksi lebih berat terhadap Korea Utara.
Terkait hal ini, Duta Besar Turki di PBB yang juga Ketua Komisi Dewan Keamanan untuk Pemberlakuan Sanksi, mengatakan, "15 negara anggota DK PBB akan mencapai kemufakatan bersama dalam beberapa hari mendatang."
Keputusan Cina terhadap Korea Utara, kali ini mengundang pertanyaan tersendiri. Padahal Cina sebelumnya menentang segala pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara. Menurut kebijakan Beijing sebelumnya, tekanan anti-Pyongyang malah justru akan memperkeruh instabilitas di kawasan. Akan tetapi kali ini, Cina malah bersikap mendukung kebijakan Barat yang menentang Korea Utara.
Pada tanggal 12 Juni lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi baru yang mengecam uji coba rudal dan nuklir Korea Utara. Karena diembargo oleh negara-negara Barat, khususnya AS, Korea Utara lebih banyak menjalin hubungan dengan Cina.
Pada tanggal 12 Juni lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi baru yang mengecam uji coba rudal dan nuklir Korea Utara. Karena diembargo oleh negara-negara Barat, khususnya AS, Korea Utara lebih banyak menjalin hubungan dengan Cina.
Untuk itulah , Barat menghendaki Cina yang selama ini menjadi tumpuan Korea Utara, supaya mengambil kebijakan bersama untuk lebih menekan Korea Utara. Pada saat yang sama, Pyongyang berpendapat bahwa Washington sebenarnya adalah penyebab utama instabilitas di kawasan
